Tatar Galuh Online

Longsor menimpa jalan provinsi sedikitnya di empat titik di betulan Kp. Cipancong dan Kp. Cilayu RT 04 RW 02 Desa Sukajaya, Kec. Cisewu, menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut, Rabu (25/3). Tak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan pada kejadian yang sempat memutuskan arus lalu lintas lebih dari 3 jam di jalur yang menghubungkan wilayah Kec. Cisewu dan Caringin tersebut. Menurut Camat Cisewu, Endan Sutendi melalui Kabag Informatika, Dikdik Hendrajaya, longsor dari tebing-tebing yang menimpa badan jalan provinsi di sedikitnya empat titik tersebut, terjadi dalam waktu bersamaan, pukul 15.45 WIB. Panjang longsoran bervariasi, mulai 2 - 6 meter. Beruntung dalam kejadian tersebut tak ada korban maupun kerusakan bangunan. Lokasi longsor terbilang cukup jauh dari permukiman warga. Namun begitu, kejadian tersebut sempat memutuskan jalan yang menghubungkan wilayah Kec. Cisewu dengan Caringin. Jalan tak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Diperlukan waktu se...

Puluhan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Garut hingga kini masih berada di tangan para pensiunan pejabat Pemkab Garut. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Garut kesulitan menarik mobdin dari para pensiunan pejabat ini karena banyak mantan pejabat yang sudah berpindah rumah dan keberadaannya sulit diketahui. Sebagian besar mobdin yang berada di tangan para pensiunan itu berjenis minibus. Satpol PP Kab. Garut baru menarik 18 mobdin dari para pensiunan pejabat dan telah diserahkan ke Badan Pengelola Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Garut. Ke-18 mobdin tersebut ditarik dari mantan pejabat satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan mantan camat. Kini semuanya diamankan di halaman Kantor Satpol PP, Jln. Pahlawan untuk diperiksa. Kabid Operasi Kantor Satpol PP Garut, Firman Karyadin, kepada wartawan, Rabu (25/3) mengatakan, tidak ada keberatan atau perlawanan ketika tim menarik mobdin dari para pensiunan itu. “Hingga saat ini, mereka masih punya kesada...

GARUT (SI) – Komisi A DPRD Garut sangat menyesalkan adanya pungutan biaya praktik bagi siswa dan mahasiswa yang dilakukan pengelola Rumah Sakit Umum (RSU) dr Slamet Garut. Anggota Komisi A DPRD Garut mengaku kaget begitu membaca pemberitaan tentang adanya pungutan uang terhadap mahasiswa dan siswa yang praktik magang di RSU dr Slamet Garut. ”Sudah hampir dua periode saya menjadi anggota DPRD Garut, baru kali ini mengetahui adanya pungutan biaya praktik terhadap siswa dan mahasiswa yang dilakukan RSU. Saya tidak tahu apa dasar hukumnya,”kata anggota Komisi A DPRD Garur Haryono kemarin. Menurut dia, mungkin dasar yang digunakan manajemen Rumah Sakit dr Slamet sebagai payung hukum pungutan dana praktik adalah Perda No 2/2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya. Namun, perda itu tidak membahas aturan pungutan terhadap mahasiswa dan siswa yang magang di sana.Yang ada hanya pungutan biaya terhadap mahasiswa dan siswa yang mengikuti diklat yang diselenggarakan pihak ...

Ciamis, Kapolsek Panjalu & Panumbangan, AKP Argono mengatakan, situasi kamtibmas pada saat kampanye hingga penetapan pemenang biasanya "tiis-tiis jahe". Adanya kemungkinan penolakan pada hasil pemilihan dianggapnya berpotensi memengarungi situasi kamtibnas. Untuk meminimalisasi kemungkinan tersebut, setiap aparat perlindungan masyarakat (Linmas) yang diberi mandat mengamankan pelaksaan pemilu diminta lebih merapatkan barisan, utamanya menghalau kemungkinan masuknya penyusup yang akan merusak pelaksanaan kenduri politik itu. "Yang pasti, penyusup yang akan mengganggu kamtibmas selama pelaksanaan hingga penepatan hasil jangan sampai terjadi. Kalau perlu, kotak atau kartu suara pun dikeukeupan oleh petugas linmas untuk memastikan logistik terbebas dari penyusup. Sejauh ini, situasi saya tegaskan masih kondusif dan diharapkan tetap kondusif sampai selesai pelaksanaan," tandasnya saat memberikan pengarahan pada acara apel siaga linmas tingkat Kec. Sukamantri, Rabu...

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Jabar, Kota Tasikmalaya tercatat yang paling banyak mengalami kerusakan surat suara yang mencapai 129.576. Untuk surat suara DPR RI, yang mengalami kerusakan mencapai 43.517 surat suara, DPRD provinsi 42.946,DPRD Kota Tasikmalaya 29.118,dan surat suara calon anggota DPD RI 13.995 surat suara. Anggota KPUD Jabar Divisi Logistik dan Keuangan Yayat Hidayat mengungkapkan hingga saat ini belum ada laporan dari KPUD kabupaten/ kota perihal penggantian surat suara rusak yang dilakukan KPU pusat. ”Saat ini sekitar 60% KPUD kabupaten/kota belum menerima surat suara pengganti yang rusak. Kami sendiri belum mendapatkan kontak dari KPU Pusat tentang penggantian surat suara yang rusak ini,” ujar Yayat kepada Seputar Indonesia kemarin. Menurutnya, hingga saat ini jumlah surat suara yang rusak tidak bertambah yakni 2% dari jumlah surat suara total yang didistribusikan atau sekitar 200.000-300.000 dari jumlah total surat suara mencapai 100 juta. Sedangkan...

GARUT (SI) – Institusi pendidikan di Kabupaten Garut memprotes pungutan biaya terhadap siswa dan mahasiswa yang melakukan praktik lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut. Mereka berpendapat, biaya praktik yang dikenakan terlalu mahal. Setiap mahasiswa yang praktik dikenai biaya Rp15.000 per hari, sedangkan bagi siswa mencapai Rp10.000 per hari. Pengelola akademi kebidanan dan keperawatan yang ada di Garut berharap pihak pemkab, terutama pengelola RSUD dr Slamet mengkaji ulang kebijakan biaya praktik bagi siswa dan mahasiswa yang dianggap memberatkan. ”Bayangkan saja, jumlah mahasiswa kami yang ikut praktik dari kebidanan mencapai lebih dari 150 orang dan dari keperawatan 250 orang. Setiap mahasiswa yang praktik dikenai biaya Rp15.000 per hari, padahal lama praktik rata-rata sampai satu bulan per mahasiswa,” ujar sumber yang tidak mau disebutkan dengan alasan takut dipersulit pihak RSUD ini. Efeknya,setiap mahasiswa harus mengeluarkan uang mencapai jutaan rupiah....

BANJAR, Penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang dilakun oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjar akhir pekan lalu ternyata berbuntut panjang. Sejumlah pengurus Partai Politik (Parpol) dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) kini mempertanyakan soal alat peraga kampanye yang telah "dijabel" Panwas. "Kami berharap alat peraga yang telah diamankan itu bisa dikembalikan," kata Ketua Partai Patriot, Deni Irawan, kemarin. Dia mengakui jika Panwas telah bekerja sesuai dengan aturan, namun dia menyayangkan minimnya sosialisasi mengenai aturan kampanye khususnya yang tertuang dalam SK. Walikota. "Sosialisasinya minim. Surat peringatan pun datang mendadak," katanya. Sementara itu Ketua Panwaslu Banjar, Endang Hardi menjelaskan, para pemilik ratusan alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh Panwaslu tak perlu risau. Menurutnya, mereka bisa mengambil kembali baligo atau alat peraga kampanye yang telah diamankan di kantor Panwaslu. "...