Skip to main content

Surat Suara Rusak Terbanyak di Tasikmalaya

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Jabar, Kota Tasikmalaya tercatat yang paling banyak mengalami kerusakan surat suara yang mencapai 129.576.
Untuk surat suara DPR RI, yang mengalami kerusakan mencapai 43.517 surat suara, DPRD provinsi 42.946,DPRD Kota Tasikmalaya 29.118,dan surat suara calon anggota DPD RI 13.995 surat suara. Anggota KPUD Jabar Divisi Logistik dan Keuangan Yayat Hidayat mengungkapkan
hingga saat ini belum ada laporan dari KPUD kabupaten/ kota perihal penggantian surat suara rusak yang dilakukan KPU pusat.

”Saat ini sekitar 60% KPUD kabupaten/kota belum menerima surat suara pengganti yang rusak. Kami sendiri belum mendapatkan kontak dari KPU Pusat tentang penggantian surat suara yang rusak ini,” ujar Yayat kepada Seputar Indonesia kemarin. Menurutnya, hingga saat ini jumlah surat suara yang rusak tidak bertambah yakni 2% dari jumlah surat suara total yang didistribusikan atau sekitar 200.000-300.000 dari jumlah total surat suara mencapai 100 juta.

Sedangkan untuk logistik lainnya yang dikerjakan KPUD Jabar, kata dia, 95% sudah terdistribusikan ke seluruh kabupaten/ kota di Jabar. Pengadaan logistik yang merupakan domain KPUD Jabar sendiri ada 17 item.

”Hari ini (kemarin) berdasarkan laporan yang diterima kami adalah hari terakhir pendistribusian logistik di Jabar. Logistik yang belum terdistribusikan seluruhnya yakni sampul surat suara. Saya juga belum menerima laporan adanya kerusakan logistik lain selain surat suara,” papar dia.

Saat dikonfimasi,Ketua KPUD Kota Tasikmalaya Holis Muchlis menampik jika surat suara yang rusak di Kota Tasikmalaya sebanyak 129.576.Menurut dia,setelah pihaknya berkonsultasi dengan KPU pusat, ternyata surat suara yang dinyatakan rusak oleh KPUD Kota Tasikmalaya sebagian besar masih bisa dipakai.

Saat itu,kata Holis,kontroversi surat suara yang rusak di Kota Tasikmalaya adalah adanya titik jarum berwarna merah yang dikhawatirkan mempengaruhi keabsahan surat suara.”Setelah konsultasi dengan KPU pusat surat suara yang rusak itu ternyata masih boleh dipakai. Kami sendiri melaporkan kerusakan itu kepada KPU pusat karena takut ada kesalahan penafsiran atau tertukar pada proses penandaan surat suara,” tutur Holis.

Setelah diseleksi ulang,tandasnya sekitar 50%-70% surat suara yang dinyatakan rusak masih bisa dipakai. Sedangkan yang dinyatakan rusak, yakni 8.206 surat suara DPR RI, 73 surat suara DPRD provinsi, 900 surat suara DPRD Kota Tasikmalaya dan 430 surat suara calon anggota DPD RI.”Saya sudah laporkan ulang kerusakan surat suara ini kepada KPU pusat.KPU Pusat sendiri berjanji, paling lambat besok (hari ini) surat suara pengganti yang rusak tadi akan didistribusikan,”pungkas dia.

Kekurangan Surat Suara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan 18 provinsi masuk kategori wilayah rawan logistik surat suara. Hingga Kamis (26/3) masih ada kabupaten/ kota di 18 provinsi dimaksud mengalami kekurangan dan kerusakan surat suara paling sedikit 10.000 lembar.

Menurut anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Sitorus, total kekurangan dan kerusakan surat suara di kabupaten/kota tersebut mencapai 6.336.905 lembar. ”Kekurangan surat suara ini terjadi karena perubahan daftar pemilih tetap,” ujar Tio dalam sosialisasi hasil pengawasan distribusi logistik oleh Bawaslu di Jakarta kemarin.

Berdasar data Bawaslu,daerahdaerah yang dianggap rawan adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,dan Banten.Begitu pun Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,dan Maluku. Data Bawaslu menunjukkan, jumlah surat suara yang rusak paling banyak terjadi di Jawa Barat, 813.089 lembar.DKI Jakarta masih kekurangan 1.093.230 lembar surat suara.

Sumber : Seputar Indonesia

Comments

Popular posts from this blog

Anggota DPRD Diminta Fokus Ke Tugas

Pascapemilu Legislatif (Pileg) 2009, para caleg yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Kab. Garut diminta kembali berkonsentrasi menyelesaikan tugas kedewanannya. Sejumlah agenda penting sudah menanti mereka untuk diselesaikan sampai masa kerja berakhir pada Agustus 2009 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kab. Garut Dedi Suryadi, kepada “PRLM”, Minggu (12/4). “Dalam setiap rapat pimpinan, kami selalu mengingatkan kepada setiap ketua fraksi agar anggotanya tidak meninggalkan tugas pada masing-masing komisi. Apalagi, masih ada beberapa utang tugas yang harus kita selesaikan bersama dengan eksekutif,” katanya. Tugas yang menanti anggota legislatif sesuai fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran tersebut, lanjut Dedi, di antaranya pembahasan dan penetapan LKPJ Bupati Garut, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD-Perubahan 2009, dan lainnya. “Termasuk, pengesahan beberapa raperda. Namun, yang bisa dianggap utang besar yaitu pengesahan raperda soal pemekaran wilayah Garut Selatan,” ...

Engkon Komara Dilantik Jadi Bupati Ciamis

CIAMIS, (PRLM). - Pasangan Engkon Komara - Iing Syam Arifin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2009 -2014 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama Menteri Dalam Negeri, Senin (5/4). Pasangan tersebut menggantikan Bupati Ciamis Dedi Sobandi yang hanya memangku jabatan sebagai orang nomor 1 di Tatar Galuh selama empat bulan. Pelantikan yang dilaksanakan bertepatan dengan masa tenang kampanye tersebut, juga terkesan istimewa sebab untuk pertamakalinya dalam sejarah Priangan, pelantikan bupati dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur sekaligus. Kehadiran Wakil Gubernur Dede Yusuf sendiri sebagai warga asal Tatar Galuh Ciamis. Pasangan Hebring sendiri berhasil muncul sebagai pemenang dalam pilkada Kabupaten Ciamis yang diikuti lima pasangan. Yakni, dua pasangan calon independen Hatte (Teddy Herdiana - Tarso Dawaminata), dan Addin (Affandi Permana - Koko Komaruddin), serta tiga pasangan yang diusung parpol yaitu Hebring (Engkon Komara - Iing Syam Arifin), Jemba...

Daftar Pemilih Tetap Tak Akurat

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, Aceng, Minggu (5/4), mengaku heran pada DPT yang diterimanya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TPS 17 di RW 16 Perum Bumi Cempaka Indah, Kel. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, karena banyak kesalahan data pemilih. Padahal, pihaknya sejak jauh hari sudah mengirimkan data yang benar ke KPU, baik nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, maupun alamat tinggal pemilih. Data yang dikirimkan tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari para ketua RW. Itu pun sudah dikurangi dengan jumlah warga yang meninggal dunia dan pindah alamat. “Jadi, perlu kami tegaskan kalau kesalahan data ini bukan ada di pihak kami maupun kelurahan,” ujar Aceng didampingi Sekretaris Kel. Lebakjaya, Komaruddin. Yang lebih parah, tambah Komaruddin, jumlah hak pilih di TPS 17 mengalami pembengkakan akibat adanya data hak pilih ganda. Jumlah hak pilih yang diajukan dari TPS 17 RW 16 sebenarnya 347 hak pilih. Namun, pada DPT tercatat jumlah...