Skip to main content

Puluhan Mobdin Kab. Garut Masih Dikuasai Pensiunan

Puluhan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Garut hingga kini masih berada di tangan para pensiunan pejabat Pemkab Garut. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Garut kesulitan menarik mobdin dari para pensiunan pejabat ini karena banyak mantan pejabat yang sudah berpindah rumah dan keberadaannya sulit diketahui. Sebagian besar mobdin yang berada di tangan para pensiunan itu berjenis minibus.

Satpol PP Kab. Garut baru menarik 18 mobdin dari para pensiunan pejabat dan telah diserahkan ke Badan Pengelola Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Garut. Ke-18 mobdin tersebut ditarik dari mantan pejabat satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan mantan camat. Kini semuanya diamankan di halaman Kantor Satpol PP, Jln. Pahlawan untuk diperiksa.

Kabid Operasi Kantor Satpol PP Garut, Firman Karyadin, kepada wartawan, Rabu (25/3) mengatakan, tidak ada keberatan atau perlawanan ketika tim menarik mobdin dari para pensiunan itu.

“Hingga saat ini, mereka masih punya kesadaran mengembalikan barang milik negara ini. Mudah-mudahan ini diikuti mantan pejabat lainnya,” harapnya.

Sementara Sekda Garut, Wowo Wibowo berharap, pengembalian mobdin dari para mantan pejabat atau pensiunan ini didorong oleh kesadaran sehingga tim tidak harus mengambilnya langsung. Wowo mengaku tidak mengetahui persis jumlah mobdin yang masih dikuasai mantan pejabat hingga saat ini.

“Mestinya yang tahu persis itu Kabid Aset BPPKAD. Kami ini tinggal menerima laporan mereka saja,” ujarnya.

Wowo juga mengaku belum pernah menerima laporan dari SOPD atau pejabat, terkait status mobdin di masing-masing SOPD. Kendati demikian, lanjut Wowo, pihaknya kerap menerima laporan pelanggaran terkait penggunaan mobdin, seperti banyaknya mobdin pelat merah yang dipakai diluar hari kerja.

Wowo berjanji akan segera menertibkan hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan mobdin yang merupakan aset pemerintah.

Sumber : Pemda Garut

Comments

Popular posts from this blog

Anggota DPRD Diminta Fokus Ke Tugas

Pascapemilu Legislatif (Pileg) 2009, para caleg yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Kab. Garut diminta kembali berkonsentrasi menyelesaikan tugas kedewanannya. Sejumlah agenda penting sudah menanti mereka untuk diselesaikan sampai masa kerja berakhir pada Agustus 2009 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kab. Garut Dedi Suryadi, kepada “PRLM”, Minggu (12/4). “Dalam setiap rapat pimpinan, kami selalu mengingatkan kepada setiap ketua fraksi agar anggotanya tidak meninggalkan tugas pada masing-masing komisi. Apalagi, masih ada beberapa utang tugas yang harus kita selesaikan bersama dengan eksekutif,” katanya. Tugas yang menanti anggota legislatif sesuai fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran tersebut, lanjut Dedi, di antaranya pembahasan dan penetapan LKPJ Bupati Garut, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD-Perubahan 2009, dan lainnya. “Termasuk, pengesahan beberapa raperda. Namun, yang bisa dianggap utang besar yaitu pengesahan raperda soal pemekaran wilayah Garut Selatan,” ...

Engkon Komara Dilantik Jadi Bupati Ciamis

CIAMIS, (PRLM). - Pasangan Engkon Komara - Iing Syam Arifin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2009 -2014 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama Menteri Dalam Negeri, Senin (5/4). Pasangan tersebut menggantikan Bupati Ciamis Dedi Sobandi yang hanya memangku jabatan sebagai orang nomor 1 di Tatar Galuh selama empat bulan. Pelantikan yang dilaksanakan bertepatan dengan masa tenang kampanye tersebut, juga terkesan istimewa sebab untuk pertamakalinya dalam sejarah Priangan, pelantikan bupati dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur sekaligus. Kehadiran Wakil Gubernur Dede Yusuf sendiri sebagai warga asal Tatar Galuh Ciamis. Pasangan Hebring sendiri berhasil muncul sebagai pemenang dalam pilkada Kabupaten Ciamis yang diikuti lima pasangan. Yakni, dua pasangan calon independen Hatte (Teddy Herdiana - Tarso Dawaminata), dan Addin (Affandi Permana - Koko Komaruddin), serta tiga pasangan yang diusung parpol yaitu Hebring (Engkon Komara - Iing Syam Arifin), Jemba...

Layanan Publik Tetap Beroperasi pada 9 April

GARUT, .-Meski pemerintah menetapkan 9 April 2009 yang merupakan hari pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 sebagai hari libur nasional, kantor pelayanan publik diharapkan tetap beroperasi. Hal tersebut untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditemui di sela-sela kunjungan ke Pesantren An-Nur di Kec. Malangbong, Kab. Garut, Sabtu (4/4). "Tanggal 9 kan ditetapkan sebagai libur nasional, tapi kantor pelayanan publik seperti samsat, kantor pos diharapkan tidak tutup dan memberi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. Ketetapan hari pemungutan suara Pileg 2009 sebagai hari libur nasional tertuang dalam Keputusan Presiden RI (keppres) Nomor 7/2009 tertanggal 27 Maret 2009. Keputusan tersebut merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau...