Sekitar 2.000 nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bungbulang, Garut, meminta pemerintah daerah ikut membantu penyelesaian masalah dana nasabah menyusul ditutupnya aktivitas BPR tersebut oleh pemerintah setempat dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Penutupan BPR Bungbulang tersebut sudah berlangsung hampir 18 bulan dan mulai memicu kecemasan para nasabah. Pasalnya,uang mereka yang macet di BPR tersebut nilainya mencapai lebih dari Rp10 miliar dan hingga kini uang nasabah belum dikembalikan.
“Kami sudah bosan mendengar janji-janji dari pemerintah. Masalah ini sudah lebih dari 18 bulan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang pasti,” kata Yunus, salah seorang perwakilan nasabah. Dari hasil pertemuan terakhir dengan Bupati Garut Aceng HM Fikri di Bale Pamengkang beberapa waktu lalu pun tidak menemui titik terang.
Menurut Yunus,para nasabah telah cukup sabar menunggu pencairan dana yang macet di BPR Bungbulang agar bisa segera dicairkan.“ Tapi kami akan melakukan demo besar-besaran jika masalah ini tidak segera diselesaikan pemerintah,” katanya.
Sementara itu,Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Garut Budiman yang membawahi Bagian Perekonomian mengungkapkan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini agar para nasabah dapat menerima kembali dana mereka yang macet di BPR Bungbulang.
“Namun Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan belum bisa mencairkan dana nasabah yang macet.Sekarang semuanya tinggal kewenangan BI dan LPS,”katanya. Dia melanjutkan, pemerintah sebagai salah satu pemilik saham BPR Bungbulang tidak ingin masalah ini terjadi.Permasalahan yang terjadi di BPR Bungbulang sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak BI sebagai pengawas perbankan sebelum bank tersebut benar-benar bangkrut.
“Sebelum BPR Bungbulang jatuh bangkrut,kami telah meminta BI sebagai pengawas perbankan untuk mengawasi secara ketat. Akan tetapi itu tidak dilakukan BI, maka tak aneh jika terjadi hal seperti ini.Anehnya BI saat ini seperti kurang respek terhadap permasalahan yang terjadi di BPR Bungbulang,”ungkap Budiman.
Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah BPR Bungbulang sebenarnya telah mengalami banyak kemajuan, salah satunya adanya penyertaan modal tambahan dari pemkab sebesar Rp5 miliar untuk BPR Bungbulang agar dana masyarakat segera dapat dicairkan. Selain itu,ada sekitar 40 karyawan BPR Bungbulang yang sudah diberhentikan dan tujuh di antaranya adalah direktur BPR.
Sumber : Seputar Indonesia
“Kami sudah bosan mendengar janji-janji dari pemerintah. Masalah ini sudah lebih dari 18 bulan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang pasti,” kata Yunus, salah seorang perwakilan nasabah. Dari hasil pertemuan terakhir dengan Bupati Garut Aceng HM Fikri di Bale Pamengkang beberapa waktu lalu pun tidak menemui titik terang.
Menurut Yunus,para nasabah telah cukup sabar menunggu pencairan dana yang macet di BPR Bungbulang agar bisa segera dicairkan.“ Tapi kami akan melakukan demo besar-besaran jika masalah ini tidak segera diselesaikan pemerintah,” katanya.
Sementara itu,Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Garut Budiman yang membawahi Bagian Perekonomian mengungkapkan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini agar para nasabah dapat menerima kembali dana mereka yang macet di BPR Bungbulang.
“Namun Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan belum bisa mencairkan dana nasabah yang macet.Sekarang semuanya tinggal kewenangan BI dan LPS,”katanya. Dia melanjutkan, pemerintah sebagai salah satu pemilik saham BPR Bungbulang tidak ingin masalah ini terjadi.Permasalahan yang terjadi di BPR Bungbulang sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak BI sebagai pengawas perbankan sebelum bank tersebut benar-benar bangkrut.
“Sebelum BPR Bungbulang jatuh bangkrut,kami telah meminta BI sebagai pengawas perbankan untuk mengawasi secara ketat. Akan tetapi itu tidak dilakukan BI, maka tak aneh jika terjadi hal seperti ini.Anehnya BI saat ini seperti kurang respek terhadap permasalahan yang terjadi di BPR Bungbulang,”ungkap Budiman.
Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah BPR Bungbulang sebenarnya telah mengalami banyak kemajuan, salah satunya adanya penyertaan modal tambahan dari pemkab sebesar Rp5 miliar untuk BPR Bungbulang agar dana masyarakat segera dapat dicairkan. Selain itu,ada sekitar 40 karyawan BPR Bungbulang yang sudah diberhentikan dan tujuh di antaranya adalah direktur BPR.
Sumber : Seputar Indonesia
Comments
Post a Comment