Skip to main content

Pemda Didesak Bantu Nasabah

By
Sekitar 2.000 nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bungbulang, Garut, meminta pemerintah daerah ikut membantu penyelesaian masalah dana nasabah menyusul ditutupnya aktivitas BPR tersebut oleh pemerintah setempat dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Penutupan BPR Bungbulang tersebut sudah berlangsung hampir 18 bulan dan mulai memicu kecemasan para nasabah. Pasalnya,uang mereka yang macet di BPR tersebut nilainya mencapai lebih dari Rp10 miliar dan hingga kini uang nasabah belum dikembalikan.

“Kami sudah bosan mendengar janji-janji dari pemerintah. Masalah ini sudah lebih dari 18 bulan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang pasti,” kata Yunus, salah seorang perwakilan nasabah. Dari hasil pertemuan terakhir dengan Bupati Garut Aceng HM Fikri di Bale Pamengkang beberapa waktu lalu pun tidak menemui titik terang.

Menurut Yunus,para nasabah telah cukup sabar menunggu pencairan dana yang macet di BPR Bungbulang agar bisa segera dicairkan.“ Tapi kami akan melakukan demo besar-besaran jika masalah ini tidak segera diselesaikan pemerintah,” katanya.

Sementara itu,Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Garut Budiman yang membawahi Bagian Perekonomian mengungkapkan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini agar para nasabah dapat menerima kembali dana mereka yang macet di BPR Bungbulang.

“Namun Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan belum bisa mencairkan dana nasabah yang macet.Sekarang semuanya tinggal kewenangan BI dan LPS,”katanya. Dia melanjutkan, pemerintah sebagai salah satu pemilik saham BPR Bungbulang tidak ingin masalah ini terjadi.Permasalahan yang terjadi di BPR Bungbulang sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak BI sebagai pengawas perbankan sebelum bank tersebut benar-benar bangkrut.

“Sebelum BPR Bungbulang jatuh bangkrut,kami telah meminta BI sebagai pengawas perbankan untuk mengawasi secara ketat. Akan tetapi itu tidak dilakukan BI, maka tak aneh jika terjadi hal seperti ini.Anehnya BI saat ini seperti kurang respek terhadap permasalahan yang terjadi di BPR Bungbulang,”ungkap Budiman.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah BPR Bungbulang sebenarnya telah mengalami banyak kemajuan, salah satunya adanya penyertaan modal tambahan dari pemkab sebesar Rp5 miliar untuk BPR Bungbulang agar dana masyarakat segera dapat dicairkan. Selain itu,ada sekitar 40 karyawan BPR Bungbulang yang sudah diberhentikan dan tujuh di antaranya adalah direktur BPR.

Sumber : Seputar Indonesia
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Lagi,Kejari Didesak Eksekusi 2 Terpidana

By
Empat elemen mahasiswa dan LSM dari Tasikmalaya Corruption Watch (TCW),Oi Tasikmalaya,Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan BEM STIA kembali mendatangi Kejari Tasikmalaya kemarin. Mereka mendesak agar pelaksanaan eksekusi dua terpidana korupsi suap BPR Kabupaten Tasikmalaya segera dilaksanakan tanpa terpengaruh dari persoalan apa pun. Tetapi, aspirasi mereka tidak tersalurkan karena Kejari Tasikmalaya menyatakan tidak siap untuk melakukan dialog bersama dengan para mahasiswa dan LSM yang telah menunggu sejak pukul 09.00–11.00 WIB tersebut. Kasi Pidsus Mustofa yang direkomendasikan Kajari Tasikmalaya Khairul untuk menerima mahasiswa dan LSM malah sama sekali tidak mempersilakan para aktivis untuk sekadar duduk. Dalam perbincangan sejenak antara para aktivis dan mahasiswa di lobi Ruang Kajari Tasikmalaya, Mustofa menyebutkan bahwa saat ini Kejari Tasikmalaya sedang melakukan konsultasi untuk memutuskan apakah eksekusi menunggu putusan peninjauan kembali (PK). Ketua Bagian Divisi Kebija...
Post a Comment
Read more

PDIP Minta Ulang Penghitungan Suara

By
Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya Ade Sugianto meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya melakukan penghitungan ulang hasil perolehan suara pemilu pada 9 April lalu. Pasalnya, banyak ditemukan kejanggalan dan kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan, baik di tingkat desa ataupun kecamatan. ”Ini pemilu yang penuh dengan rekayasa agar pelaksanaannya kacau-balau. Itu terbukti dengan pelaksanaan pemilu yang amburadul, termasuk penghitungan suara dengan tingkat kesalahan sangat tinggi. Kami juga menemukan banyak kejanggalan yang terjadi, salah satunya pihak PPS tidak membuat surat berita acara,tetapi dibuat di PPK. Karena itu, kami mendesak agar dilakukan penghitungan ulang di KPUD,” ujar Ade kepada Seputar Indonesiakemarin. Yang paling menggelikan,lanjut dia, saksi hanya menandatangani berkas kosong, sehingga penghitungan suaranya bisa dilakukan belakangan dan saksi tidak bisa mengetahui berapa suara yang masuk. ”Dengan berbagai kasus ini, jelas KPU...
Post a Comment
Read more

Unpad-RSHS Teliti Penyakit Gila Massal

By
Psikiatri dari Fakultas Kedokteran Univeritas Padjadjaran (Unpad) bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RHS) Bandung mendata warga yang diduga menderita penyakit gila (schizophernia) di Desa Kersamah, Kecamatan Kersamanah, kemarin. Pendataan terkait jumlah penderita penyakit kejiwaaan yang mencapai puluhan orang di kawasan tersebut.Tim dokter ahli kejiwaan yang dipimpin dr Istiqomah Spkg, dan beranggotakan dr Lucky Saputra Spkg, dr Rachmat Purwanto Spkg, dr Arman, dan dr Marsudi setiba di sana langsung berkoordinasi dengan aparat kecamatan,sekaligus mendata 49 warga penderita penyakit kejiwaan. Ironisnya, sebagian besar dialami kaum perempuan. ”Tugas utama tim adalah tindakan rehabilitasi terhadap 49 orang dan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa warga Desa Kersamah,Kecamatan Kersamanah yang dianggap menderita gila,” kata Istiqomah. Selain itu,tim rehabilitasi gabungan tersebut pada hari Rabu (29/4) mendatang, akan melakukan serangkaian kajian psikologi ...
Post a Comment
Read more