Skip to main content

Hj.Nina Merasa "Dikibulin" KTSI Ciamis

Selain pemilik hak suara yang acapkali dikibulin calon anggota legislatif (caleg), kenyataan sebaliknya pun rupanya banyak terjadi. Di sela-sela masa kampanye pemilu saat ini, caleg yang sudah berjibaku memperjuangkan kepentingan warga tertentu harus menerima kenyataan pahit tersebut.

Mereka yang telah diperjuangkan, malah memberi dukungan pada celeg lain tanpa "ngalieuk" atau melirik caleg yang telah mendukungnya menikmati kesejahteraan. Kondisi tersebut dialami Caleg perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlaga di zona pemilihan Kuningan, Banjar dan Ciamis, Dra.Hj.Nina Mardiana, M.Ed. Jebolan Pittsburg University itu menuturkan, sejak Agustus 2008 lalu, upaya memperjuangkan kesejahteraan dan legalitas Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kab. Ciamis telah dilakukan.

Ia pun mengaku hilir mudik mengkomunikasikan peluang adanya kesejahteraan bagi KTSI kepada Badan Kepegawaian Nasional, Ketua Umum KTSI, Deputi SDM MenPan dan lainnya untuk mencoba merealisasikan apa yang menjadi harapan KTSI. "Saat itu, kami mendapat banyak SMS dari para pengurus KTSI Ciamis. Mereka bilang, akan berusaha memperjuangkan saya jika maju kembali dalam bursa pemilu tahun ini sepanjang mampu memuluskan adanya dana insentif bagi ribuan anggota KTSI.

Namun, kenyataanya, setelah kesejahteraan dirasakan dan anggaran Rp 3,5 milyar mengucur ke KTSI, apa yang mereka janjikan semuanya bohong. Saya jelas dikibulin. Mestinya, mereka itu bisa mengoreksi diri. Kalau ingin maju, apresiasi atau penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan orang lain mestinya bisa saling ditumbuhkan. Tentu ini terlalu naif," beber Hj. Nina kepada HU.Priangan, belum lama ini. ***

Sumber : prianganonline.

Comments

  1. Ketika berusaha menolong sesama tidak dilandaskan sebagai ibadah yang ikhlas, maka kesedihan yang diperoleh dan kepedihan manakala gagal. Semoga Allah SWT menolong kita semua, Amin.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Parpol & Caleg Protes Penertiban Atribut Kampanye

BANJAR, Penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang dilakun oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjar akhir pekan lalu ternyata berbuntut panjang. Sejumlah pengurus Partai Politik (Parpol) dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) kini mempertanyakan soal alat peraga kampanye yang telah "dijabel" Panwas. "Kami berharap alat peraga yang telah diamankan itu bisa dikembalikan," kata Ketua Partai Patriot, Deni Irawan, kemarin. Dia mengakui jika Panwas telah bekerja sesuai dengan aturan, namun dia menyayangkan minimnya sosialisasi mengenai aturan kampanye khususnya yang tertuang dalam SK. Walikota. "Sosialisasinya minim. Surat peringatan pun datang mendadak," katanya. Sementara itu Ketua Panwaslu Banjar, Endang Hardi menjelaskan, para pemilik ratusan alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh Panwaslu tak perlu risau. Menurutnya, mereka bisa mengambil kembali baligo atau alat peraga kampanye yang telah diamankan di kantor Panwaslu. "...

Surat Suara Rusak Terbanyak di Tasikmalaya

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Jabar, Kota Tasikmalaya tercatat yang paling banyak mengalami kerusakan surat suara yang mencapai 129.576. Untuk surat suara DPR RI, yang mengalami kerusakan mencapai 43.517 surat suara, DPRD provinsi 42.946,DPRD Kota Tasikmalaya 29.118,dan surat suara calon anggota DPD RI 13.995 surat suara. Anggota KPUD Jabar Divisi Logistik dan Keuangan Yayat Hidayat mengungkapkan hingga saat ini belum ada laporan dari KPUD kabupaten/ kota perihal penggantian surat suara rusak yang dilakukan KPU pusat. ”Saat ini sekitar 60% KPUD kabupaten/kota belum menerima surat suara pengganti yang rusak. Kami sendiri belum mendapatkan kontak dari KPU Pusat tentang penggantian surat suara yang rusak ini,” ujar Yayat kepada Seputar Indonesia kemarin. Menurutnya, hingga saat ini jumlah surat suara yang rusak tidak bertambah yakni 2% dari jumlah surat suara total yang didistribusikan atau sekitar 200.000-300.000 dari jumlah total surat suara mencapai 100 juta. Sedangkan...

Lagi,Kejari Didesak Eksekusi 2 Terpidana

Empat elemen mahasiswa dan LSM dari Tasikmalaya Corruption Watch (TCW),Oi Tasikmalaya,Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan BEM STIA kembali mendatangi Kejari Tasikmalaya kemarin. Mereka mendesak agar pelaksanaan eksekusi dua terpidana korupsi suap BPR Kabupaten Tasikmalaya segera dilaksanakan tanpa terpengaruh dari persoalan apa pun. Tetapi, aspirasi mereka tidak tersalurkan karena Kejari Tasikmalaya menyatakan tidak siap untuk melakukan dialog bersama dengan para mahasiswa dan LSM yang telah menunggu sejak pukul 09.00–11.00 WIB tersebut. Kasi Pidsus Mustofa yang direkomendasikan Kajari Tasikmalaya Khairul untuk menerima mahasiswa dan LSM malah sama sekali tidak mempersilakan para aktivis untuk sekadar duduk. Dalam perbincangan sejenak antara para aktivis dan mahasiswa di lobi Ruang Kajari Tasikmalaya, Mustofa menyebutkan bahwa saat ini Kejari Tasikmalaya sedang melakukan konsultasi untuk memutuskan apakah eksekusi menunggu putusan peninjauan kembali (PK). Ketua Bagian Divisi Kebija...