Tatar Galuh Online

CIAMIS (SI) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis kemarin mulai beroperasi. Badan ini memiliki 44 personel, terdiri atas eselon II, III, dan IV serta beberapa pegawai yang dipindahtugaskan termasuk tiga camat. “Dengan terbentuknya badan bencana di Kabupaten Ciamis,penanganan pascabencana gempa bumi bisa berjalan optimal,”kata Bupati Ciamis Engkon Komara setelah mengukuhkan para personel BPBD. Menurut Engkon, BPBD juga berperan melakukan mitigasi atau pencegahan terjadinya bencana alam. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ciamis Odang Ruhiat mengatakan, meski sudah dilantik, BPBD tidak bisa langsung berjalan maksimal karena ada beberapa kebutuhan kantor yang perlu dilengkapi. Para pegawai pun butuh waktu beradaptasi. Hari ini jajaran BPBD akan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Pemkab Ciamis.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan rekrutment pegawai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 sebanyak 286 orang yang terdiri dari Tenaga Kesehatan 76 orang, Tenaga teknis sebanyak 105 orang dan pelatih/olahragawan berprestasi sebanyak 87 orang

Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 871/KEP.121-BKPLD/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan mengadakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum sebanyak 464 orang. Jumlah tersebut meliputi Guru Sejumlah 203 Orang, Tenaga Kesehatan sejumlah 177 Orang dan Tenaga Teknis sejumlah 84 Orang Informasi lengkap tentang penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat di download di bawah ini Pengumuman Penerimaan CPNSD Kab. Tasikmalaya 2009 Format Surat Pernyataan dan Lamaran

CIAMIS (SI) – Badan Ketahanan Pangan (BPK) Departemen Pertanian (Deptan) RI mencatat, kerawanan pangan masih banyak terjadi di tingkat kecamatan wilayah Ciamis selatan. ”Untuk Kabupaten Ciamis termasuk daerah yang baik.Ciamis sudah berada di atas rata-rata dengan ketahanan pangan yang baik. Hanya, di tingkat kecamatan masih ditemukan titik-titik yang masih relatif rawan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Achmad Suryana dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pangan di Kabupaten Ciamis kemarin. Achmad menambahkan, secara makro pendukung ekonomi masyarakat di wilayah selatan relatif masih lemah. Misalnya, dalam pembangunan fasilitas umum pendukung kegiatan ekonomi seperti jalan dan jembatan. ”Artinya, masyarakat di Jabar utara jauh lebih tahan pangan dibanding masyarakat di wilayah Jabar selatan, termasuk di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis,”katanya. Sementara itu,Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Daradjat Hadiana mengaku akan ter

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya akhirnya memberikan pembagian retribusi kepada warga adat Kampung Naga sebesar 20% dari penghasilan setiap tahunnya. Meski nilainya masih kecil, diharapkan uang tersebut bisa dipergunakan warga demi kepentingan bersama untuk menutupi kebutuhan minyak tanah yang mahal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Endang Zainal Alfian mengatakan, retribusi dari Kampung Naga atas kunjungan wisatawan per tahun sebenarnya relatif kecil,yakni hanya sebesar Rp7,8 juta. Dengan pembagian retribusi sebesar 20% tersebut,maka yang diterima pemkab hanya Rp1.560.000 per tahun. ”Sebenarnya pemerintah memberikan ini bukan karena warga kesulitan minyak tanah, tapi program ini memang sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Namun baru setelah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, retribusi dari Kampung Naga ini sebagian diberikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhannya,” papar Alfian kepada Seputar Indonesia kemarin. Pihaknya pun meminta warg

Sebanyak 23 Perusahaan Daerah Bank Karya Produksi Desa (PD BKPD) atau PD BPR BKPD dilikuidasi karena tidak sanggup lagi menjalankan usaha perbankan sebagai BPR. Hal itu terungkap dalam rapat tindak lanjut penyelesaian likuidasi 23 PD BPR BKPD yang tersebar di 36 kecamatan se-Kabupaten Ciamis (dulu 26 kecamatan). Dalam rapat yang digelar di Aula Setda Pemkab Ciamis kemarin, disampaikan sebanyak 23 PD BPR BKPD di Kabupaten Ciamis selambat- lambatnya Januari 2010 harus sudah menyelesai kan proses likuidasi dengan tanggungan kredit macet yang masih tersisa sebesar Rp829 juta atau senilai Rp1,1 miliar, termasuk aset yang disetorkan ke kas daerah. Proses likuidasi 23 PD BPR BKPD tersebut kini hampir memasuki tahap akhir. Hanya, karena penagihan piutang di nasabah sudah tidak mungkin dilakukan, maka sisa kekurangan kredit macet harus ditanggung Pemkab Ciamis. ”Dalam APBD 2009, kami (Pemkab Ciamis) terpaksa harus menganggarkan kembali aplikasi dana untuk menutup penagihan penyelesaian nera

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis mengaku sulit melakukan rencana pengembangan kawasan objek wisata Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis Tiwa Sukrianto saat mengomentari sebagian besar lahan negara yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan wisata dikuasai pihak swasta PT Star Trust (ST) sejak 1996. “Kami tidak bisa berbuat banyak dengan rencana pengembangan kawasan wisata Pangandaran ke depan karena yang mempunyai kewenangan melakukan pengembangan adalah PT ST selaku pemegang hak guna usaha (HGU). Sepengetahuan kami, tanah tersebut hingga kini masih dikuasai Star Trust sesuai perjanjian dengan pemerintah kabupaten. Sayangnya, kami tidak tahu persis posisi terakhir perjanjian antara Star Trust dan Pemda Ciamis. Pada 1996, kedua pihak menandatangani memorandum of understanding( MoU) pengembangan kawasan wisata Pangandaran di atas tanah seluas 337 ha eks milik PT PN VIII Batulawang Afdeling Pangandaran,”papar

Sekitar 2.000 nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bungbulang, Garut, meminta pemerintah daerah ikut membantu penyelesaian masalah dana nasabah menyusul ditutupnya aktivitas BPR tersebut oleh pemerintah setempat dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Penutupan BPR Bungbulang tersebut sudah berlangsung hampir 18 bulan dan mulai memicu kecemasan para nasabah. Pasalnya,uang mereka yang macet di BPR tersebut nilainya mencapai lebih dari Rp10 miliar dan hingga kini uang nasabah belum dikembalikan. “Kami sudah bosan mendengar janji-janji dari pemerintah. Masalah ini sudah lebih dari 18 bulan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang pasti,” kata Yunus, salah seorang perwakilan nasabah. Dari hasil pertemuan terakhir dengan Bupati Garut Aceng HM Fikri di Bale Pamengkang beberapa waktu lalu pun tidak menemui titik terang. Menurut Yunus,para nasabah telah cukup sabar menunggu pencairan dana yang macet di BPR Bungbulang agar bisa segera dicairkan.“ Tapi kami akan melakukan demo besar-besar

Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Ciamis kemarin menyoroti tiga dari tujuh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jabar atas pengelolaan keuangan Kabupaten Ciamis. Tiga temuan yang menjadi sorotan Panggar yakni, pertama, pengadaan alat pemindai senilai Rp2 miliar belum dipungut PPN, PPh 22 sebesar Rp209 juta dan kemahalan harga sebesar Rp96 juta. Kedua, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Ciamis terlambat diserahkan senilai Rp770 juta dan belum dikenakan denda sebesar Rp17juta. Ketiga, pekerjaan rehabilitasi jalan kurang dikerjakan sebesar Rp157 juta. Menurut anggota Panggar DPRD Kabupaten Ciamis Endang Hidayat, dari tujuh temuan yang dilaporkan BPK RI dalam hasil pemeriksaannya belum ada poin temuan yang prinsipil dalam pembahasan panggar. ”Tetapi, dari tiga temuan yang disoroti panggar, ada keterlambatan pengadaan obat di dinas kesehatan yang dimungkinkan akan bermasalah,” kata Endang usai melakukan rapat panggar di DPRD Ciamis kemari

Empat elemen mahasiswa dan LSM dari Tasikmalaya Corruption Watch (TCW),Oi Tasikmalaya,Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan BEM STIA kembali mendatangi Kejari Tasikmalaya kemarin. Mereka mendesak agar pelaksanaan eksekusi dua terpidana korupsi suap BPR Kabupaten Tasikmalaya segera dilaksanakan tanpa terpengaruh dari persoalan apa pun. Tetapi, aspirasi mereka tidak tersalurkan karena Kejari Tasikmalaya menyatakan tidak siap untuk melakukan dialog bersama dengan para mahasiswa dan LSM yang telah menunggu sejak pukul 09.00–11.00 WIB tersebut. Kasi Pidsus Mustofa yang direkomendasikan Kajari Tasikmalaya Khairul untuk menerima mahasiswa dan LSM malah sama sekali tidak mempersilakan para aktivis untuk sekadar duduk. Dalam perbincangan sejenak antara para aktivis dan mahasiswa di lobi Ruang Kajari Tasikmalaya, Mustofa menyebutkan bahwa saat ini Kejari Tasikmalaya sedang melakukan konsultasi untuk memutuskan apakah eksekusi menunggu putusan peninjauan kembali (PK). Ketua Bagian Divisi Kebija

Tim peneliti Studi Kelayakan Pemekaran Garut Selatan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung melakukan ekspose hasil penelitian mereka di Kantor Bappeda Kabupaten Garut kemarin. Tim tersebut melakukan studi untuk menilai kelayakan pemekaran Garut Selatan.Ketua Tim Peneliti Studi Kelayakan Pemekaran Dede Mariana mengatakan, data yang digunakan tim peneliti perlu di-updatelagi karena data dari BPS yang digunakan tim adalah data tahun 2006–2007 Menurut Dede,pemekaran Garut Selatan sebenarnya telah memenuhi persyaratan karena Kabupaten Garut sebagai kabupaten induk telah memenuhi kriteria untuk dapat dimekarkan.“Selain itu, kami tahu bahwa data kependudukan di Indonesia itu banyak masalah. Salah satu buktinya adalah DPT pemilu legislatif lalu yang jadi masalah. Karena itu, kami akan terus meng-update data penduduk dengan melibatkan Bappeda agar dapat mengakses data penduduk terbaru dari BPS,” katanya. Secara umum, lanjut Dede, pemisahan Garut Selatan dari kajian telah memenuhi kete

Psikiatri dari Fakultas Kedokteran Univeritas Padjadjaran (Unpad) bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RHS) Bandung mendata warga yang diduga menderita penyakit gila (schizophernia) di Desa Kersamah, Kecamatan Kersamanah, kemarin. Pendataan terkait jumlah penderita penyakit kejiwaaan yang mencapai puluhan orang di kawasan tersebut.Tim dokter ahli kejiwaan yang dipimpin dr Istiqomah Spkg, dan beranggotakan dr Lucky Saputra Spkg, dr Rachmat Purwanto Spkg, dr Arman, dan dr Marsudi setiba di sana langsung berkoordinasi dengan aparat kecamatan,sekaligus mendata 49 warga penderita penyakit kejiwaan. Ironisnya, sebagian besar dialami kaum perempuan. ”Tugas utama tim adalah tindakan rehabilitasi terhadap 49 orang dan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa warga Desa Kersamah,Kecamatan Kersamanah yang dianggap menderita gila,” kata Istiqomah. Selain itu,tim rehabilitasi gabungan tersebut pada hari Rabu (29/4) mendatang, akan melakukan serangkaian kajian psikologi

Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya Ade Sugianto meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya melakukan penghitungan ulang hasil perolehan suara pemilu pada 9 April lalu. Pasalnya, banyak ditemukan kejanggalan dan kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan, baik di tingkat desa ataupun kecamatan. ”Ini pemilu yang penuh dengan rekayasa agar pelaksanaannya kacau-balau. Itu terbukti dengan pelaksanaan pemilu yang amburadul, termasuk penghitungan suara dengan tingkat kesalahan sangat tinggi. Kami juga menemukan banyak kejanggalan yang terjadi, salah satunya pihak PPS tidak membuat surat berita acara,tetapi dibuat di PPK. Karena itu, kami mendesak agar dilakukan penghitungan ulang di KPUD,” ujar Ade kepada Seputar Indonesiakemarin. Yang paling menggelikan,lanjut dia, saksi hanya menandatangani berkas kosong, sehingga penghitungan suaranya bisa dilakukan belakangan dan saksi tidak bisa mengetahui berapa suara yang masuk. ”Dengan berbagai kasus ini, jelas KPU

Pascapemilu Legislatif (Pileg) 2009, para caleg yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Kab. Garut diminta kembali berkonsentrasi menyelesaikan tugas kedewanannya. Sejumlah agenda penting sudah menanti mereka untuk diselesaikan sampai masa kerja berakhir pada Agustus 2009 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kab. Garut Dedi Suryadi, kepada “PRLM”, Minggu (12/4). “Dalam setiap rapat pimpinan, kami selalu mengingatkan kepada setiap ketua fraksi agar anggotanya tidak meninggalkan tugas pada masing-masing komisi. Apalagi, masih ada beberapa utang tugas yang harus kita selesaikan bersama dengan eksekutif,” katanya. Tugas yang menanti anggota legislatif sesuai fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran tersebut, lanjut Dedi, di antaranya pembahasan dan penetapan LKPJ Bupati Garut, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD-Perubahan 2009, dan lainnya. “Termasuk, pengesahan beberapa raperda. Namun, yang bisa dianggap utang besar yaitu pengesahan raperda soal pemekaran wilayah Garut Selatan,”

Ketua Tim Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Garut Deni Tino Nugroho akan melaporkan kasus aksi pemukulan yang dilakukan salah seorang caleg Partai Matahari Bangsa (PMB) dari dapil V Ali Sadikin terhadap salah seorang kader PKS Didin. Aksi pemukulan tersebut terjadi pascapencontrengan pemilu di Kampung/Desa Rancabeureum, Kecamatan Bungbulang, Sabtu (11/4) sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, korban sedang bekerja di daerah tersebut, tiba-tiba datang Ali yang langsung melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah wajah serta bagian belakang telinga korban. Menurut Tino, tersangka diduga kesal terhadap keponakannya yang awalnya diajak menjadi saksi dari partai PMB, tapi kenyataan Didin malah menjadi saksi PKS. Ali diduga menganggap Didin tidak mendukung dirinya yang masih memiliki ikatan saudara. ”Kami berharap kasus penganiayaan ini diselesaikan secara hukum. Tetapi, ternyata setelah dilakukan perundingan antara pihak korban dan pelaku,mereka memilih ha

Masyarakat Kota Tasikmalaya sangat religius. Ini bisa dilihat dari penjualan bukubuku bertema agama di kota ini. Untuk buku agama, laku sebanyak 70% dibandingkan jumlah penjualan buku keilmuan atau buku pengetahuan umum. ”Saya nilai masyarakat Tasikmalaya dominan membeli buku tentang Islam dibandingkan buku lainnya,” kata Kepala Toko Buku Kharisma Hadi Supriyanto di Plaza Maya Sari, Kota Tasikmalaya, kemarin. Selain di toko buku ini, kecenderungan yang sama juga dialami toko buku yang lain. ”Rekap penjualan seluruh buku,untuk buku Islam mencapai 6.000 buah setiap bulan, dari berbagai jenis dan isi buku Islam.Saya kira wajar karena di Tasik ini terkenal dengan kota santri,” katanya sambil menambahkan, buku Islam yang banyak dibeli di antaranya buku praktis seperti tata cara salat yang baik dan benar sampai buku Islam modern. Kurangnya minat masyarakat membeli buku teori dan buku ilmu pengetahuan umum,ujar dia,karena masyarakat Tasikmalaya tidak terlalu menggemari buku-buku yang men

CIAMIS – Enam wisatawan asal Bandung terseret ombak di pantai barat Pangandaran,Kabupaten Ciamis,kemarin.Satu orang diny atakan hilang dan hingga semalam masih belum ditemukan. Lima dari enam wisatawan itu berhasil menyelamatkan diri dan satu di antaranya diselamatkan pengunjung lain. Sementara, seorang wisatawan lain hanyut terbawa arus hingga ke tengah laut setelah terlepas dari kawanan wisatawan itu.Korban hanyut bernama Rival Renaldi, 17, siswa kelas 11 jurusan IPA SMA Negeri I Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga kemarin sore, korban hilang tersebut masih dalam proses pencarian. Petugas Bala Wisata Tirta (Balawista) Pangandaran mengerahkan dua buah jet sky dan sejumlah personel untuk melakukan pencarian korban. Tetapi, upaya petugas belum membuahkan hasil.Saat hari mulai gelap, petugas belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian masih terus dilanjutkan hingga kemarin malam. Sebelumnya, korban hanyut terseret arus saat berenang bersama lima wisatawan lain

GARUT, .-Meski pemerintah menetapkan 9 April 2009 yang merupakan hari pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 sebagai hari libur nasional, kantor pelayanan publik diharapkan tetap beroperasi. Hal tersebut untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditemui di sela-sela kunjungan ke Pesantren An-Nur di Kec. Malangbong, Kab. Garut, Sabtu (4/4). "Tanggal 9 kan ditetapkan sebagai libur nasional, tapi kantor pelayanan publik seperti samsat, kantor pos diharapkan tidak tutup dan memberi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. Ketetapan hari pemungutan suara Pileg 2009 sebagai hari libur nasional tertuang dalam Keputusan Presiden RI (keppres) Nomor 7/2009 tertanggal 27 Maret 2009. Keputusan tersebut merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau

CIAMIS, Sejumlah pemilik sawah di Kec. Banjarsari, yang merupakan salah satu wilayah lumbung padi di wilayah Tatar Galuh, mulai kesulitan mendapatkan tenaga tandur (menanam padi). Hal itu disebabkan semakin berkurangnya tenaga buruh tandur, yang salah satunya disebabkan tidak ada lagi perempuan muda di desa yang menggeluti pekerjaan tersebut. Mereka lebih tertarik bekerja di kota dengan harapan mendapatkan penghasilan besar, dan tidak lagi harus belepotan lumpur Selain karena gengsi, pekerjaan itu tidak lagi menarik kalangan wanita muda karena upah buruh tandur yang sangat minim. Saat ini di wilayah Banjarsari dan sekitarnya, hanya mendapatkan upah sebesar Rp12.500 per setengah hari dan sekali makan. Meski demikian, berkurangnya tenaga muda yang tidak lagi mau jadi buruh tandur, ternyata mendatangkan rejeki bagi buruh tandur dari daerah lain. Secara berkelompok, mereka akan tandur hingga beberapa petak sawah di luar desanya. Mbok Tuminah (51) dan Mbok Minem (48), buruh tandur asal De

CIAMIS, (PRLM). - Pasangan Engkon Komara - Iing Syam Arifin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2009 -2014 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama Menteri Dalam Negeri, Senin (5/4). Pasangan tersebut menggantikan Bupati Ciamis Dedi Sobandi yang hanya memangku jabatan sebagai orang nomor 1 di Tatar Galuh selama empat bulan. Pelantikan yang dilaksanakan bertepatan dengan masa tenang kampanye tersebut, juga terkesan istimewa sebab untuk pertamakalinya dalam sejarah Priangan, pelantikan bupati dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur sekaligus. Kehadiran Wakil Gubernur Dede Yusuf sendiri sebagai warga asal Tatar Galuh Ciamis. Pasangan Hebring sendiri berhasil muncul sebagai pemenang dalam pilkada Kabupaten Ciamis yang diikuti lima pasangan. Yakni, dua pasangan calon independen Hatte (Teddy Herdiana - Tarso Dawaminata), dan Addin (Affandi Permana - Koko Komaruddin), serta tiga pasangan yang diusung parpol yaitu Hebring (Engkon Komara - Iing Syam Arifin), Jemba

TASIKMALAYA (SI) – Puskesmas Rajapolah,Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, kemarin masih belum dapat menentukan penyebab korban keracunan yang diduga disebabkan dari program makanan tambahan (PMT) yang diberikan kepada siswa TK Al Ikhlas Kampung Ciburial, Desa Manggungjaya. Penelitian dilakukan di Bandung karena peralatan medis yang dimiliki Puskesmas Rajapolah tidak memadai. Berdasarkan catatan Puskesmas Rajapolah, total korban keracunan keseluruhan mencapai 37 orang di antaranya 4 bayi,26 murid TK, dan sisanya anggota keluarga siswa TK yang mengonsumsi makanan dari PMT tersebut. PMT yang diberikan TK tersebut berisi nasi, ayam goreng ayam,bawang goreng, lalapan,serta sambal.Tetapi,pihak puskesmas belum bisa menentukan makanan mana yang menyebabkan keracunan tersebut. ”Seluruh korban keracunan sudah dipulangkan.Mereka hanya dirawat beberapa hari.Bahkan ada juga yang malam hari terlihat kondisinya sudah membaik diizinkan pulang ke rumah.Secara keseluruhan semuanya sudah pulih d

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, Aceng, Minggu (5/4), mengaku heran pada DPT yang diterimanya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TPS 17 di RW 16 Perum Bumi Cempaka Indah, Kel. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, karena banyak kesalahan data pemilih. Padahal, pihaknya sejak jauh hari sudah mengirimkan data yang benar ke KPU, baik nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, maupun alamat tinggal pemilih. Data yang dikirimkan tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari para ketua RW. Itu pun sudah dikurangi dengan jumlah warga yang meninggal dunia dan pindah alamat. “Jadi, perlu kami tegaskan kalau kesalahan data ini bukan ada di pihak kami maupun kelurahan,” ujar Aceng didampingi Sekretaris Kel. Lebakjaya, Komaruddin. Yang lebih parah, tambah Komaruddin, jumlah hak pilih di TPS 17 mengalami pembengkakan akibat adanya data hak pilih ganda. Jumlah hak pilih yang diajukan dari TPS 17 RW 16 sebenarnya 347 hak pilih. Namun, pada DPT tercatat jumlah

Longsor menimpa jalan provinsi sedikitnya di empat titik di betulan Kp. Cipancong dan Kp. Cilayu RT 04 RW 02 Desa Sukajaya, Kec. Cisewu, menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut, Rabu (25/3). Tak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan pada kejadian yang sempat memutuskan arus lalu lintas lebih dari 3 jam di jalur yang menghubungkan wilayah Kec. Cisewu dan Caringin tersebut. Menurut Camat Cisewu, Endan Sutendi melalui Kabag Informatika, Dikdik Hendrajaya, longsor dari tebing-tebing yang menimpa badan jalan provinsi di sedikitnya empat titik tersebut, terjadi dalam waktu bersamaan, pukul 15.45 WIB. Panjang longsoran bervariasi, mulai 2 - 6 meter. Beruntung dalam kejadian tersebut tak ada korban maupun kerusakan bangunan. Lokasi longsor terbilang cukup jauh dari permukiman warga. Namun begitu, kejadian tersebut sempat memutuskan jalan yang menghubungkan wilayah Kec. Cisewu dengan Caringin. Jalan tak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Diperlukan waktu se

Puluhan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Garut hingga kini masih berada di tangan para pensiunan pejabat Pemkab Garut. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Garut kesulitan menarik mobdin dari para pensiunan pejabat ini karena banyak mantan pejabat yang sudah berpindah rumah dan keberadaannya sulit diketahui. Sebagian besar mobdin yang berada di tangan para pensiunan itu berjenis minibus. Satpol PP Kab. Garut baru menarik 18 mobdin dari para pensiunan pejabat dan telah diserahkan ke Badan Pengelola Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Garut. Ke-18 mobdin tersebut ditarik dari mantan pejabat satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan mantan camat. Kini semuanya diamankan di halaman Kantor Satpol PP, Jln. Pahlawan untuk diperiksa. Kabid Operasi Kantor Satpol PP Garut, Firman Karyadin, kepada wartawan, Rabu (25/3) mengatakan, tidak ada keberatan atau perlawanan ketika tim menarik mobdin dari para pensiunan itu. “Hingga saat ini, mereka masih punya kesada

GARUT (SI) – Komisi A DPRD Garut sangat menyesalkan adanya pungutan biaya praktik bagi siswa dan mahasiswa yang dilakukan pengelola Rumah Sakit Umum (RSU) dr Slamet Garut. Anggota Komisi A DPRD Garut mengaku kaget begitu membaca pemberitaan tentang adanya pungutan uang terhadap mahasiswa dan siswa yang praktik magang di RSU dr Slamet Garut. ”Sudah hampir dua periode saya menjadi anggota DPRD Garut, baru kali ini mengetahui adanya pungutan biaya praktik terhadap siswa dan mahasiswa yang dilakukan RSU. Saya tidak tahu apa dasar hukumnya,”kata anggota Komisi A DPRD Garur Haryono kemarin. Menurut dia, mungkin dasar yang digunakan manajemen Rumah Sakit dr Slamet sebagai payung hukum pungutan dana praktik adalah Perda No 2/2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya. Namun, perda itu tidak membahas aturan pungutan terhadap mahasiswa dan siswa yang magang di sana.Yang ada hanya pungutan biaya terhadap mahasiswa dan siswa yang mengikuti diklat yang diselenggarakan pihak

Ciamis, Kapolsek Panjalu & Panumbangan, AKP Argono mengatakan, situasi kamtibmas pada saat kampanye hingga penetapan pemenang biasanya "tiis-tiis jahe". Adanya kemungkinan penolakan pada hasil pemilihan dianggapnya berpotensi memengarungi situasi kamtibnas. Untuk meminimalisasi kemungkinan tersebut, setiap aparat perlindungan masyarakat (Linmas) yang diberi mandat mengamankan pelaksaan pemilu diminta lebih merapatkan barisan, utamanya menghalau kemungkinan masuknya penyusup yang akan merusak pelaksanaan kenduri politik itu. "Yang pasti, penyusup yang akan mengganggu kamtibmas selama pelaksanaan hingga penepatan hasil jangan sampai terjadi. Kalau perlu, kotak atau kartu suara pun dikeukeupan oleh petugas linmas untuk memastikan logistik terbebas dari penyusup. Sejauh ini, situasi saya tegaskan masih kondusif dan diharapkan tetap kondusif sampai selesai pelaksanaan," tandasnya saat memberikan pengarahan pada acara apel siaga linmas tingkat Kec. Sukamantri, Rabu

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Jabar, Kota Tasikmalaya tercatat yang paling banyak mengalami kerusakan surat suara yang mencapai 129.576. Untuk surat suara DPR RI, yang mengalami kerusakan mencapai 43.517 surat suara, DPRD provinsi 42.946,DPRD Kota Tasikmalaya 29.118,dan surat suara calon anggota DPD RI 13.995 surat suara. Anggota KPUD Jabar Divisi Logistik dan Keuangan Yayat Hidayat mengungkapkan hingga saat ini belum ada laporan dari KPUD kabupaten/ kota perihal penggantian surat suara rusak yang dilakukan KPU pusat. ”Saat ini sekitar 60% KPUD kabupaten/kota belum menerima surat suara pengganti yang rusak. Kami sendiri belum mendapatkan kontak dari KPU Pusat tentang penggantian surat suara yang rusak ini,” ujar Yayat kepada Seputar Indonesia kemarin. Menurutnya, hingga saat ini jumlah surat suara yang rusak tidak bertambah yakni 2% dari jumlah surat suara total yang didistribusikan atau sekitar 200.000-300.000 dari jumlah total surat suara mencapai 100 juta. Sedangkan

GARUT (SI) – Institusi pendidikan di Kabupaten Garut memprotes pungutan biaya terhadap siswa dan mahasiswa yang melakukan praktik lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut. Mereka berpendapat, biaya praktik yang dikenakan terlalu mahal. Setiap mahasiswa yang praktik dikenai biaya Rp15.000 per hari, sedangkan bagi siswa mencapai Rp10.000 per hari. Pengelola akademi kebidanan dan keperawatan yang ada di Garut berharap pihak pemkab, terutama pengelola RSUD dr Slamet mengkaji ulang kebijakan biaya praktik bagi siswa dan mahasiswa yang dianggap memberatkan. ”Bayangkan saja, jumlah mahasiswa kami yang ikut praktik dari kebidanan mencapai lebih dari 150 orang dan dari keperawatan 250 orang. Setiap mahasiswa yang praktik dikenai biaya Rp15.000 per hari, padahal lama praktik rata-rata sampai satu bulan per mahasiswa,” ujar sumber yang tidak mau disebutkan dengan alasan takut dipersulit pihak RSUD ini. Efeknya,setiap mahasiswa harus mengeluarkan uang mencapai jutaan rupiah.

BANJAR, Penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang dilakun oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjar akhir pekan lalu ternyata berbuntut panjang. Sejumlah pengurus Partai Politik (Parpol) dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) kini mempertanyakan soal alat peraga kampanye yang telah "dijabel" Panwas. "Kami berharap alat peraga yang telah diamankan itu bisa dikembalikan," kata Ketua Partai Patriot, Deni Irawan, kemarin. Dia mengakui jika Panwas telah bekerja sesuai dengan aturan, namun dia menyayangkan minimnya sosialisasi mengenai aturan kampanye khususnya yang tertuang dalam SK. Walikota. "Sosialisasinya minim. Surat peringatan pun datang mendadak," katanya. Sementara itu Ketua Panwaslu Banjar, Endang Hardi menjelaskan, para pemilik ratusan alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh Panwaslu tak perlu risau. Menurutnya, mereka bisa mengambil kembali baligo atau alat peraga kampanye yang telah diamankan di kantor Panwaslu. "

TASIK, Priol-Bukanya mendapatkan pujian, malah dicaci maki dan dipukuli. Itulah nasib yang dialami oleh Brigadir Dua Dadan, anggota Polresta Tasikmalaya saat mengamankan kampanye di daerah Indihian Kota Tasikmalaya Kamis (26/3). Kapolresta Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Aries Syarif Hidayat didampingi Kasat Reserse Ajun Komisaris Harso Pujo, mengatakan saat itu Dadan sedang berusaha mengamankan massa yang beriring-iringan saat melakukan kampanye partai politik di jalan raya. Petugas meminta kepada dua orang pengendara speda motor untuk berhati-hati dan tidak mengacung-acungkan bendera karena bisa membahayakan pengendara lain. "Namun permintaan tersebut bukanya disambut dengan baik malah anggota polisi tersebut dicaci maki dengan kata-kata kotor, tidak lama kemudian Dadan didorong-dorong terus dipukul oleh orang tersebut," ungkapnya Kamis (26/3). Harso Pujo juga mengatakan pihaknya sekarang ini sedang mengejar dua pelaku yang aniaya Bripda Dadan dan diharapkan dalam

CIAMIS (SI) – Sejumlah anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Ciamis melakukan upaya percepatan proses pemekaran calon Kabupaten Pangandaran. Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Wilayah Ciamis Selatan Supratman.Menurut dia, saat ini sejumlah anggota DPR asal Dapil Kabupaten Ciamis dan sekitarnya sedang mengumpulkan tanda tangan persetujuan pemekaran calon Kabupaten Pangandaran. ” Jika sedikitnya sudah terdapat 13 anggota DPR RI yang menandatangani, mereka akan menggunakan hak inisiatif anggota untuk mengajukan segera dilakukannya proses pemekaran calon Kabupaten Pangandaran kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri),” ujarnya kemarin. Supratman menjelaskan, upaya yang dilakukan sejumlah anggota legislatif pusat tersebut juga mendapat dukungan dari Komisi II DPR. ” Kami mendapat bocoran, kalau upaya yang dilakukan sejumlah anggota DPR asal Kabupaten Ciamis berhasil,proses pemekaran Kabupaten Pangandaran tidak akan mendapat hambatan lagi di tingkat pusat, bahkan

TASIKMALAYA (SI) – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akhirnya merekomendasi pergantian Sekda Kota Tasikmalaya Endang Hidayat dengan Tio Indra Setiadi. Rekomendasi resmi tersebut tertuang dalam surat bernomor 133/1027/BKD tertanggal 24 Maret 2009 yang diterima Badan Kepegawaian Pemkot Tasikmalaya kemarin. Sekadar informasi,Tio Indra Setiadi sempat mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Majalengka beberapa waktu lalu. Badan Kepegawaian pun diminta segera memberikan surat tersebut kepada Wali Kota Tasikmalaya Syarif Hidayat agar ditindaklanjuti. Proses pergantian Sekda Kota Tasikmalaya Endang Suhendar cukup menimbulkan kontroversi. Pasalnya, sejumlah surat pengajuan dari Wali Kota Tasikmalaya ke Gubernur Jabar tidak pernah ditanggapi, hingga berbagai aksi unjuk rasa menuntut penggantian sekda terjadi dari berbagai LSM dan aktivis. Aksi ini membuat Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya membubuhkan tanda tangan persetujuannya untuk proses pergantian tersebut. Bukan hanya itu, Rapat Paripurna DPR

GARUT(SI) – Dua kakak beradik,Ikah,35,dan Aning, 30,warga Kampung Pabrik RT 01/12 Desa Cintanagara,Kecamatan Cigedug,Kabupaten Garut, diduga terinfeksi (suspect) virus Avian Influenza (AI). Kini, kedua warga suspect flu burung tersebut dirawat intensif di kamar khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut kemarin. Merujuk informasi yang dihimpun SINDO dari pihak keluarga pasien,Ikah dan Aning dilarikan ke RSUD dr Slamet pada Senin (23/3) sekitar pukul 02 00 WIB. Pihak keluarga melarikan adik-kakak ini karena kondisinya sudah parah. Bahkan beberapa bagian tubuhnya, seperti kaki dan tangan sudah kejang-kejang, sehingga sulit digerakkan. Gejala ini disertai flu berat, sesak nafas, demam tinggi, dan sudah tidak bisa berbicara lagi. Untuk menjaga timbulnya hal yang tidak diinginkan, keduanya ditempatkan di ruang isolasi khusus. ”Sebelum dibawa ke rumah sakit, Ikah dan Aning sempat dibawa untuk diperiksa ke dr umum Jonas di Kecamatan Bayongbong,Garut, sekitar pukul 04.00 WIB (Min

Selain pemilik hak suara yang acapkali dikibulin calon anggota legislatif (caleg), kenyataan sebaliknya pun rupanya banyak terjadi. Di sela-sela masa kampanye pemilu saat ini, caleg yang sudah berjibaku memperjuangkan kepentingan warga tertentu harus menerima kenyataan pahit tersebut. Mereka yang telah diperjuangkan, malah memberi dukungan pada celeg lain tanpa "ngalieuk" atau melirik caleg yang telah mendukungnya menikmati kesejahteraan. Kondisi tersebut dialami Caleg perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlaga di zona pemilihan Kuningan, Banjar dan Ciamis, Dra.Hj.Nina Mardiana, M.Ed. Jebolan Pittsburg University itu menuturkan, sejak Agustus 2008 lalu, upaya memperjuangkan kesejahteraan dan legalitas Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kab. Ciamis telah dilakukan. Ia pun mengaku hilir mudik mengkomunikasikan peluang adanya kesejahteraan bagi KTSI kepada Badan Kepegawaian Nasional, Ketua Umum KTSI, Deputi SDM MenPan dan lainnya untuk mencoba merealisasikan

Secara default, blogger akan menampilkan semua posting yang kita lakukan tertampil penuh sehingga ketika jumlah posting sudah banyak, pengunjung akan merasa kesulitan untuk mencari artikel tertentu atau sekedar ingin membaca ringkasannya saja. Pengunjung tentu akan lebih suka jika hanya dengan sekilas sudah dapat mengetahui isi artikel tersebut tanpa harus menggulung layar jauh kebawah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu maka dibuatlah ringkasan atau sumary untuk setiap post yang kita lakukan. Jika pengunjung ingin membaca artikel secara lengkap maka pengunjung tinggal meng-klik pada link tertentu yang telah di sediakan. Umumnya link tersebut bertuliskan "Baca selengkapnya...", "Readmore...", "Selanjutnya..." atau kalimat sejenis. Untuk membuatnya beginilah caranya. Untuk membuat readmore ikuti langkah dibawah ini : Langkah Pertama: Buka Template --> Edit HTML -->Berikan tanda centang pada "Expand widget template" Langkah Kedua: Jan

Untuk menekan penjualan ternak sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB) dan sapi betina produktif, gelontoran dana talangan dari pemerintah daerah sudah saatnya dikeluarkan. Langkah penyiapan dana talangan dipandang perlu, karena saat ini, banyak peternak di Ciamis yang memiliki ternak betina produktif dan hasil IB acapkali menjualnya ke daerah lain saat belum begitu pas untuk konsumsi. "Memang tidak salah, apalagi kebutuhan peternak sehari-hari cukup besar, termasuk untuk mengganti beban operasional selama memelihara ternak itu. Tapi sangat disayangkan, karena potensi ternak khas yang tengah kita kembangkan jadi dimiliki daerah lain. Tak jarang ada sapi yang dipotong, di dalam tubuhnya ada anak sapinya," terang Kasie Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kab. Ciamis, R.Nugrahawati di sela-sela acara musrenbang tingkat Kab.Ciamis di Aula Gedung Islamic Center (GIC), Kamis (19/3) kemarin. Potensi ternak sapi yang kelak bisa dibeli pemerintah melalui dana talangan diharapkan m

BANJAR (SI) – Ratusan rumah di dua kecamatan di Kota Banjar diterjang puting beliung pada Senin (23/3) sore.Sedikitnya tercatat 143 rumah rusak, masing-masing sebanyak 88 rumah di Kecamatan Langensari dan 55 rumah di Kecamatan Pataruman,Kota Banjar. Angin puting beliung yang disertai hujan tersebut juga mengakibatkan ratusan pohon besar bertumbangan. Beberapa pohon tumbang menimpa rumah penduduk dan memutuskan arus listrik. Bahkan, sebuah tiang listrik 14B di Dusun Sirnagalih RT 05/07, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman,roboh menimpa rumah milik Lasipan,40. Hingga kemarin, aliran listrik untuk wilayah Desa Mulyasari masih padam. Sejumlah petugas PLN UPJ Kota Banjar terlihat melakukan perbaikan instalasi listrik dan perbaikan rumah yang hancur akibat tertimpa tiang listrik. Dari 143 rumah yang rusak, lima rumah di antaranya hancur total. Kelima rumah tersebut yakni milik Samsu, 42; Oon,39; dan Rohman,38,di Dusun Sirnagalih RT 04/07,Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman. Dua rumah lain ya

Beberapa elemen masyarakat di Kab. Ciamis mendesak pemerintah Kab. Ciamis bisa lebih memancangkan sinergitas diantara SKPD terkait, utamanya untuk memacu perkembangan usaha di bidang agrobinis. Apalagi, lembaga-lembaga pendukung di pemerintahan Kab. Ciamis mulai Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata serta BP4K sudah terbentuk. Dengan fakta tersebut, sangat tidak beralasan jika sektor agrobisnis tak kunjung berubah. Saat ini, sebagian besar petani senantiasa belum diuntungkan. "Yang beruntung rata-rata masih para pengusaha yang bergerak di bidang agrobisnis saja. Sementara kesejahteraan para pelakunya senantiasa belum diuntungkan. Beberapa petani memang sudah menuai kesejahteraan, tetapi sebagian besarnya kan belum," terang Anggota Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Didi Sukardi, AMd.Ak. Ketua Kelompok Tani "Sangkan Rahardja" di Desa Buniseuri Kec. Cipaku, Iwan Setiawan mengaku sepakat, jik