Skip to main content

Peternak Masih Jual Sapi Betina Produktif

Untuk menekan penjualan ternak sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB) dan sapi betina produktif, gelontoran dana talangan dari pemerintah daerah sudah saatnya dikeluarkan. Langkah penyiapan dana talangan dipandang perlu, karena saat ini, banyak peternak di Ciamis yang memiliki ternak betina produktif dan hasil IB acapkali menjualnya ke daerah lain saat belum begitu pas untuk konsumsi.

"Memang tidak salah, apalagi kebutuhan peternak sehari-hari cukup besar, termasuk untuk mengganti beban operasional selama memelihara ternak itu. Tapi sangat disayangkan, karena potensi ternak khas yang tengah kita kembangkan jadi dimiliki daerah lain. Tak jarang ada sapi yang dipotong, di dalam tubuhnya ada anak sapinya," terang Kasie Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kab. Ciamis, R.Nugrahawati di sela-sela acara musrenbang tingkat Kab.Ciamis di Aula Gedung Islamic Center (GIC), Kamis (19/3) kemarin.

Potensi ternak sapi yang kelak bisa dibeli pemerintah melalui dana talangan diharapkan mampu mewujudkan harapan ketercapaian percepatan swasembada daging sapi dalam tahun 2010 nanti. Apalagi, pos inseminasi buatan direncanakan ditambah pada tahun 2010 nanti. Sehingga, proses pelayanan bagi peternak untuk menambah populasi ternak sapi potong sebanyak 650 ekor bisa terealisasi.

"Saat ini, populasi sapi potong sudah mencapai 34.000 dan di tahun 2010 nanti, diharapkan meningkat 650 ekor lagi. Peningkatan populasi ternak di Ciamis nantinya diharapkan menekan laju impor daging sapi," tambahnya.

Kepala Bapeda, Drs.H.Tiwa Sukrianto mengaku cukup tertarik dengan pola penggelontoran dana talangan itu. Intinya, kata Tiwa, pemerintah memandang perlu penggelontoran dana talangan itu. Hanya saja, sebelum dikaji, pihak terkait diharapkan terlebih dulu melakukan analisa berapa kebutuhan dan keuntungan bagi pemerintah.

"Tadi saya diskusi dengan Kadis Peternakan dan mengaku sedang menyusun dan menganalisa keuntungan dan kerugian dengan menggunakan pola itu. Mudah-mudahan bisa segera dilakukan, sehingga cepat terealisasi," jelasnya.***

Sumber : prianganonline.com

Comments

Popular posts from this blog

Ciamis Selatan Masih Rawan Pangan

CIAMIS (SI) – Badan Ketahanan Pangan (BPK) Departemen Pertanian (Deptan) RI mencatat, kerawanan pangan masih banyak terjadi di tingkat kecamatan wilayah Ciamis selatan. ”Untuk Kabupaten Ciamis termasuk daerah yang baik.Ciamis sudah berada di atas rata-rata dengan ketahanan pangan yang baik. Hanya, di tingkat kecamatan masih ditemukan titik-titik yang masih relatif rawan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Achmad Suryana dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pangan di Kabupaten Ciamis kemarin. Achmad menambahkan, secara makro pendukung ekonomi masyarakat di wilayah selatan relatif masih lemah. Misalnya, dalam pembangunan fasilitas umum pendukung kegiatan ekonomi seperti jalan dan jembatan. ”Artinya, masyarakat di Jabar utara jauh lebih tahan pangan dibanding masyarakat di wilayah Jabar selatan, termasuk di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis,”katanya. Sementara itu,Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Daradjat Hadiana mengaku akan ter

Pengembangan Pantai Mandek

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis mengaku sulit melakukan rencana pengembangan kawasan objek wisata Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis Tiwa Sukrianto saat mengomentari sebagian besar lahan negara yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan wisata dikuasai pihak swasta PT Star Trust (ST) sejak 1996. “Kami tidak bisa berbuat banyak dengan rencana pengembangan kawasan wisata Pangandaran ke depan karena yang mempunyai kewenangan melakukan pengembangan adalah PT ST selaku pemegang hak guna usaha (HGU). Sepengetahuan kami, tanah tersebut hingga kini masih dikuasai Star Trust sesuai perjanjian dengan pemerintah kabupaten. Sayangnya, kami tidak tahu persis posisi terakhir perjanjian antara Star Trust dan Pemda Ciamis. Pada 1996, kedua pihak menandatangani memorandum of understanding( MoU) pengembangan kawasan wisata Pangandaran di atas tanah seluas 337 ha eks milik PT PN VIII Batulawang Afdeling Pangandaran,”papar

Panggar Soroti Tiga Temuan BPK

Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Ciamis kemarin menyoroti tiga dari tujuh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jabar atas pengelolaan keuangan Kabupaten Ciamis. Tiga temuan yang menjadi sorotan Panggar yakni, pertama, pengadaan alat pemindai senilai Rp2 miliar belum dipungut PPN, PPh 22 sebesar Rp209 juta dan kemahalan harga sebesar Rp96 juta. Kedua, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Ciamis terlambat diserahkan senilai Rp770 juta dan belum dikenakan denda sebesar Rp17juta. Ketiga, pekerjaan rehabilitasi jalan kurang dikerjakan sebesar Rp157 juta. Menurut anggota Panggar DPRD Kabupaten Ciamis Endang Hidayat, dari tujuh temuan yang dilaporkan BPK RI dalam hasil pemeriksaannya belum ada poin temuan yang prinsipil dalam pembahasan panggar. ”Tetapi, dari tiga temuan yang disoroti panggar, ada keterlambatan pengadaan obat di dinas kesehatan yang dimungkinkan akan bermasalah,” kata Endang usai melakukan rapat panggar di DPRD Ciamis kemari