Beberapa elemen masyarakat di Kab. Ciamis mendesak pemerintah Kab. Ciamis bisa lebih memancangkan sinergitas diantara SKPD terkait, utamanya untuk memacu perkembangan usaha di bidang agrobinis. Apalagi, lembaga-lembaga pendukung di pemerintahan Kab. Ciamis mulai Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata serta BP4K sudah terbentuk.
Dengan fakta tersebut, sangat tidak beralasan jika sektor agrobisnis tak kunjung berubah. Saat ini, sebagian besar petani senantiasa belum diuntungkan. "Yang beruntung rata-rata masih para pengusaha yang bergerak di bidang agrobisnis saja. Sementara kesejahteraan para pelakunya senantiasa belum diuntungkan. Beberapa petani memang sudah menuai kesejahteraan, tetapi sebagian besarnya kan belum," terang Anggota Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Didi Sukardi, AMd.Ak.
Ketua Kelompok Tani "Sangkan Rahardja" di Desa Buniseuri Kec. Cipaku, Iwan Setiawan mengaku sepakat, jika keseriusan pemerintah dalam menopang usaha agrobisnis yang menjadi kultur daerah Ciamis dipertegas. Kehadiran beberapa SKPD yang memiliki proyeksi daya ungkit bagi usaha agrobisnis harus benar-benar diefektifkan.
"Sehingga keberadaanya bisa memberi sentuhan program yang saling mendukung. Ego diantara sesama SKPD terkait pun, untuk urusan menopang pelaku usaha tani mestinya dijauhkan sementara dan fokus mengayomi nasib pelaku usaha tani," terang Iwan Setiawan. Saat ini, sejumlah petani mulai bisa menata diri ke arah yang lebih mandiri. "Nah, kalo kondisi itu mendapat dukungan dari SKPD terkait, bukan mustahil setiap petani kelak mampu meraup keuntungan dari komoditas yang diolahnya," tambahnya.
Kepala Bapeda Kab. Ciamis, Drs.H.Tiwa Sukrianto menegaskan, siapapun bupatinya, sektor agrobisnis harus tetap menjadi prioritas pengembangan di wilayah Ciamis. Kehadiran tambahan SKPD yang mendukung upaya penggenjotan hasil usaha tani pada awal tahun 2009 seperti pembentukan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) akan menjadi salah satu penopang tambahan bagi bergeliatnya usaha agrobisnis.
"Kita tak bisa lepas dari Pertanian. Makanya, kebersamaan antara pelaku usaha tani dan SKPD terkait tentu akan lebih dimaksimalkan untuk mencapai hasil maksimal. Secara otomatis, kita tentunya tetap memiliki komitmen secara serius melakukan dukungan terhadap pelaku usaha itu," katanya di sela-sela acara musrenbang tingkat Kab Ciamis belum lama ini.
Sumber: www.prianganonline.com
Dengan fakta tersebut, sangat tidak beralasan jika sektor agrobisnis tak kunjung berubah. Saat ini, sebagian besar petani senantiasa belum diuntungkan. "Yang beruntung rata-rata masih para pengusaha yang bergerak di bidang agrobisnis saja. Sementara kesejahteraan para pelakunya senantiasa belum diuntungkan. Beberapa petani memang sudah menuai kesejahteraan, tetapi sebagian besarnya kan belum," terang Anggota Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Didi Sukardi, AMd.Ak.
Ketua Kelompok Tani "Sangkan Rahardja" di Desa Buniseuri Kec. Cipaku, Iwan Setiawan mengaku sepakat, jika keseriusan pemerintah dalam menopang usaha agrobisnis yang menjadi kultur daerah Ciamis dipertegas. Kehadiran beberapa SKPD yang memiliki proyeksi daya ungkit bagi usaha agrobisnis harus benar-benar diefektifkan.
"Sehingga keberadaanya bisa memberi sentuhan program yang saling mendukung. Ego diantara sesama SKPD terkait pun, untuk urusan menopang pelaku usaha tani mestinya dijauhkan sementara dan fokus mengayomi nasib pelaku usaha tani," terang Iwan Setiawan. Saat ini, sejumlah petani mulai bisa menata diri ke arah yang lebih mandiri. "Nah, kalo kondisi itu mendapat dukungan dari SKPD terkait, bukan mustahil setiap petani kelak mampu meraup keuntungan dari komoditas yang diolahnya," tambahnya.
Kepala Bapeda Kab. Ciamis, Drs.H.Tiwa Sukrianto menegaskan, siapapun bupatinya, sektor agrobisnis harus tetap menjadi prioritas pengembangan di wilayah Ciamis. Kehadiran tambahan SKPD yang mendukung upaya penggenjotan hasil usaha tani pada awal tahun 2009 seperti pembentukan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) akan menjadi salah satu penopang tambahan bagi bergeliatnya usaha agrobisnis.
"Kita tak bisa lepas dari Pertanian. Makanya, kebersamaan antara pelaku usaha tani dan SKPD terkait tentu akan lebih dimaksimalkan untuk mencapai hasil maksimal. Secara otomatis, kita tentunya tetap memiliki komitmen secara serius melakukan dukungan terhadap pelaku usaha itu," katanya di sela-sela acara musrenbang tingkat Kab Ciamis belum lama ini.
Sumber: www.prianganonline.com
Comments
Post a Comment